Fenomena Cancel Culture: Mendidik atau Menghakimi?

  • Date July 28, 2025

Bayangkan sebuah status lama di media sosial seseorang tiba-tiba viral, lalu orang tersebut kehilangan pekerjaan, reputasi, dan dukungan publik. Semua itu terjadi hanya dalam hitungan jam. Inilah gambaran nyata dari cancel culture, sebuah fenomena sosial yang kini menjadi topik hangat di era digital.

Tetapi pertanyaannya: Apakah cancel culture mendidik masyarakat agar lebih sadar dan bertanggung jawab? Atau justru menjadi alat penghakiman massal yang kejam tanpa ruang untuk memperbaiki diri?

Apa Itu Cancel Culture?

Cancel culture adalah praktik di mana individu, kelompok, atau publik secara kolektif menarik dukungan terhadap seseorang yang dianggap melakukan kesalahan, baik itu karena pernyataan, tindakan masa lalu, atau perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan nilai moral atau etika masyarakat.

Biasanya, praktik ini muncul di media sosial, dan sering kali dilakukan dengan cara membongkar konten lama, menyebarkan potongan video/kutipan, serta menyerukan boikot terhadap karya atau brand yang bersangkutan.

Asal Usul dan Perkembangannya

Fenomena ini mulai dikenal luas pada era 2010-an, seiring meningkatnya kesadaran akan isu keadilan sosial, rasisme, seksisme, hingga pelecehan seksual. Gerakan #MeToo misalnya, menjadi salah satu bentuk cancel culture yang berdampak positif dalam membuka suara korban terhadap pelaku kekerasan seksual. Namun seiring waktu, praktik ini menjadi pedang bermata dua.

Cancel Culture: Alat Pendidikan Sosial?

Banyak yang berpendapat bahwa cancel culture adalah bentuk koreksi sosial terhadap perilaku tidak pantas. Dengan adanya tekanan publik, orang-orang—terutama tokoh publik—menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara.

Misalnya, perusahaan atau influencer yang pernah menyampaikan ujaran kebencian atau diskriminasi, akhirnya meminta maaf dan memperbaiki sikapnya. Dalam konteks ini, cancel culture dapat menjadi alat mendidik dan mempercepat perubahan budaya.

Namun… Kapan Cancel Culture Menjadi Berbahaya?

Masalah muncul ketika cancel culture tidak memberi ruang bagi klarifikasi, permintaan maaf, atau proses pemulihan. Tanpa konteks dan empati, banyak individu langsung dihukum sosial—tanpa melalui proses yang adil.

Beberapa dampak negatif yang sering terjadi:

  • Over-canceling: Kesalahan kecil atau masa lalu yang sudah berubah tetap dijadikan bahan pembatalan.

  • Trial by internet: Orang dihukum oleh opini publik tanpa proses verifikasi atau pembelaan.

  • Kebebasan berekspresi terancam: Banyak yang akhirnya memilih diam karena takut dibatalkan, bahkan ketika opini mereka valid namun tidak populer.

Kita Butuh Budaya “Call-In”, Bukan Hanya “Call-Out”

Alih-alih hanya “memanggil keluar” (call-out) kesalahan orang lain di depan publik, mengapa tidak coba “memanggil masuk” (call-in)? Artinya, memberikan ruang dialog dan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri.

Budaya call-in lebih berempati dan mengedepankan transformasi, bukan sekadar hukuman. Dengan pendekatan ini, kita bisa membangun komunitas yang tidak hanya adil, tetapi juga penuh kasih dan manusiawi.

Bijak dalam Budaya Digital

Sebagai generasi digital yang melek informasi, mahasiswa dan generasi muda perlu bijak menanggapi fenomena cancel culture. Penting untuk tetap kritis, tetapi juga adil dan berempati. Semua orang bisa berubah dan bertumbuh.

Cancel culture bisa menjadi sarana pendidikan moral sosial, tetapi bisa berubah menjadi budaya penghakiman massal yang merusak. Maka dari itu, mari kita dorong budaya yang mendidik—bukan yang menghukum.

“Kita semua pernah salah. Yang membuat kita berbeda adalah seberapa besar keinginan untuk memperbaikinya.”